BangkinangKota(auranews.co.id) – Undang-Undang Cipta Karya (UUCK) Nomor 11/2020 sudah berumur puluhan bulan, disisi lain saya masih mendengar masih banyak kebun sawit yang terlanjur dikawasan hutan yang belum di urus perizinannya. Pada hal UU No 11 tahun 2020 sudah meamanahkan tentang itu dan ditambah lagi dengan adanya PP Nomor 24/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kehutanan”, kata ketua Lembaga Tinggi Adat Republik Indonesia (Lemtari), Suhaili Husein Datuk Mudo.

Dari data yang ada, tercatat lebih kurang 34 Ha kebun sawit yg terlanjur ditanam di kawasan hutan, dan di Provinsi Riau tercatat lebih kurang, 1,6 juta Ha.

Jadi dengan kondisi ini, saya menghimbau kepada seluruh anak kemenakan, dunsanak, kaum famili, pihak perusahaan atau kooperasi mari kita selesaikan status perkebunan sawit tersebut, sebab secara adat hutan harus kestari dan juga harus jelas hitam putihnya.

Karena adanya unsur keterlanjuran, adanya prosedur dan tahapan-tahapan utk perizinan yg mungkin bagi masyarakat adat dan anak kemenakan merasa kesulitan dalam melakukan pelaksanaan regulasi tersebut, maka kami bersedia memfasilitasi.Kata datuk suhaili yang berkantor pusatdi jakarta.
Keterlibatan kami dalam fasilitasi ini, dengan pertimbangan; 1)menggiring agar taat aturan, 2). meningkatkan pendapatan lain negara di luar pajak.
3)meningkatkan keberadaan lemtari di tengah masyarakat.Meningkatkan pendapatan negara non pajak, Lemtari himbau perusahaan dan masyarakat yang terlangsung menanam sawit di kawasan hutan untuk segera mengurus izin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Lemtari siap memfasilitasi perusahaan untuk proses pengurusan perizinan tersebut.

Ketua Umum Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (Lemtari), Suhaili Husein Datuk Mudo, (04/10/21) kepada wartawan di Bangkinang mengatakan, bahwa Lemtari menghimbau kepada seluruh perusahaan dan masyarakat yang terlanjur menanam sawit di kawasan hutan, agar segera mengurus perizinan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Suhaili Datuk Mudo mengatakan, himbauan tersebut disampaikan sejalan dengan ketentuan pasal 110 A dan pasal 110 B Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya. Dan penerapannya diatur puka melalui PP nomor 24/2001 Tentang Cara Penanganan Sanksi administratif di Bidang Kehutanan. Dimana, pada pasal 110 A dikatakan, bahwa pada perkebunan diberikan kesempatan 3 (tiga) tahun untuk melakukan proses atas keterlanjuran tersebut, ungkap Suhaili.

Datuk Suhaili juga menjelaskan, bahwa berdasarkan data dari direktur program kelapa sawit berkelanjutan Yayasan Kehati, tahun 2020 terdapat 3,4 juta Ha kebun berada dalam kawasan hutan. Dari 3,4 juta tersebut, sekitar 1,6 juta Ha merupakan milik perusahaan besar dan belum. Mendapatkan izin.

“Coba kita bayangkan, apabila sanksi administratif tersebut sebesar 50 juta per Ha, berapa pebdapatan negara yang kita peroleh?”, ungkap Suhaili.

Kepada insan Pers Suhaili mengatakan, sebagai putra Asli Riau khususnya Kabupaten Kampar, Suhaili menekankan Kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah terlanjur menanam sawit di wilayah Provinsi Riau Kabupaten Kampar agar segera mengurus perizinannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, ungkap Suhaili.

“Kami dari Lemtari, Siap memfasilitasi seluruh daerah untuk proses pengurusan perizinan tersebut. Terpanggilnya kami agar terlibat dalam masalah ini, karena secara adat, hutan itu adalah milik kaum adat. Sebagai kaum adat, kami harus menjaga dan melestarikan hutan adat tersebut, jelas Suhaili Datuk Mudo.***