Ketua DPRD Kampar (2014-2019) Ahmad Fikri, S.Ag saat menghadiri pelantikan Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH di balai serindit, Selasa (12/02/2019) pagi.

BANGKINANG KOTA -(auranews.co.id)- Mantan Ketua DPRD Kampar dua periode Ahmad Fikri mengaku akan hadir pada acara HUT Kabupaten Kampar ke-71 meski tidak diundang.

Hal ini disampaikan Fikri, ketika auranews.co.id berkesempatan menanyakan kehadiran dirinya pada HUT kabupaten Kampar yang jatuh pada hari Sabtu 6 Februari 2021.

“Sekalipun tidak diundang, saya akan tetap hadir,” kata pria berkacamata yang kerap disapa Ongah Fikri ini, Jum’at (05/02/2021) malam.

“Karena di jiwa ini, rasa memiliki dan kecintaan terhadap tanah kelahiran ini saya akan datang. Disini tanah tumpah darah saya,” tambahnya lagi.

Politisi handal di partai berlambang pohon beringin Golkar Kampar ini juga mengatakan, tagline HUT Kampar ke-71 “Basamo Mambolo Naghoi” (Bersama Menjaga Negeri) merupakan tamparan ataupun sindiran bagi pemerintah.

“Motto ini tamparan untuk pemerintah, kata mambolo disini pesan mendalam. Ini sindiran untuk bupati yang dinilai tidak serius membangun Kampar,” cetusnya.

Pria yang sudah merasakan tiga periode sebagai wakil rakyat Kampar ini menuturkan, diusia uzur, bupati Kampar mesti fokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Hari ini kita membicarakan kesejahteraan masyarakat, sesuai visi misi almarhum Bupati Kampar Azis Zaenal bersama Catur Sugeng lima tahun lalu. Saat ini, visi misi yang terucap lalu tidak tepat sasaran lagi,” celetuknya.

Bukan tanpa alasan Fikri berkata demikian, saat ini menurut kacamatanya, bupati Kampar banyak mengambil kebijakan yang tidak populis.

“Sampai saat ini, masih terdengar informasi yang tidak benar. Seperti coretan di dinding yang terjadi di gedung veteran lalu. Jadi kasi sekian, jadi kabid sekian, ini kan karena kebijakan yang tidak populis. Hal ini yang mencederai dan meludahi muka bupati,” ujarnya.

Dijelaskan Ongah, kepemimpinan Catur Sugeng sifatnya melanjutkan konsep yang telah dipersiapkan almarhum Azis Zaenal dalam membangun Kabupaten Kampar, yakni program 3 I (Infrastruktur, Industri, Investasi).

“Bupati ini kan menyambung, seharusnya jika memang menyambung, harus membuat kebijakan yang populis. Fokus peningkatan kesejahteraan, seperti kesehatan, pendidikan, jangan lari dari visi misi ini. Jadi kasi sekian, kabid sekian, kadis sekian. Bukan seperti itu,” kritiknya.

“Coba sebutkan, dari program 3I ini mana yang terealisasikan? Infrastruktur, industri, yang ada hanya investasi?

Ditambahkan Ongah, makna kata-kata seperti itu, ada bentuk kekecewaan masyarakat.

“Isu ini muncul, mungkin karena hal ini ada dan terjadi. Gak ada beban beliau mengangkat pejabat, siapa yang kira-kira menurut beliau yang mampu menjalankan visi misi bupati silahkan pilih. Gak punya duit, gak bisa jadi kabid, gak bisa jadi kasi, gak bisa jadi kadis. Ini tidak benar. Jadinya, motto basamo mambolo naghoi tidak sinkron dengan keadaan,” jelasnya.

Kemudian terkait Ibukota Kampar Bangkinang yang gelap gulita akibat tunggakan di PLN, Fikri menyarankan agar bupati harus segera mengambil alih kebijakan.

“Jangan biarkan ibukota dalam keadaan gelap. Jadi di akhir masa jabatan beliau, ada kebijakan yang populis untuk ditinggalkan. Jangan ada masalah, infrastruktur itu yang harus diselesaikan oleh kepala daerah,” sarannya.

Contohnya, kata Ongah, ketika memasuki musim penghujan, ada beberapa daerah mengalami banjir. Mestinya, bupati fokus membangun infrastruktur untuk menyelesaikan permasalahan ini.

“Tahun ke tahun setiap musim hujan terjadi banjir, ketika kampanye lalu bersorak-sorai menjanjikan ke masyarakat membangun infrastruktur agar tidak terjadi lagi banjir. Kebijakan infrastruktur ini yang harus dikerjakan,” pungkasnya.

Dulu, almarhum Azis Zaenal telah membuat konsep dalam membangun Kampar. Maka hal itu yang mesti dilanjutkan.

“Jangan rusak mimpi almarhum. Saat almarhum masih ada, masyarakat masih mudah berkomunikasi dengan beliau. Akan tetapi, di masa bupati sekarang komunikasi sangat susah. Mimpi almarhum dengan konsep yang ada harus diselesaikan,” tegasnya.

“Bupati harus membuka komunikasi lah. Jika ada masyarakat yang memberikan saran diterima, jangan marah, kan gak bagus,” sambungnya.(***)