Kampar – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kampar dengan pihak PT. Ciliandra Perkasa gagal terlaksana. Pasalnya, perusahaan kirim Humas bukan pemangku kebijakan.

Sedikitnya ada 4 agenda yang akan dibahas dalam RDP, kata Ketua Komisi III DPRD Kampar Zulpan Azmi membuka dialog dengan perwakilan PT. Ciliandra Perkasa, Senin (29/6/2020).

Pertama mengenai persoalan tenaga kerja, kemudian persoalan izin mendirikan bangunan (IMB), selanjutnya mengenai perizinan perkebunan dan lainnya serta persoalan kompensasi dengan warga masyarakat Desa Siabu, ucap Zulpan.

“Apakah anda bisa memberikan penjelasan dan mengambil kebijakan atas hal ini,” tanya Zulpan yang membuat Thomas (Humas) perusahaan membisu.

Harapan kami, agar hal ini disampaikan ke pimpinan. “Kami berikan kesempatan lagi, karena ada ikhtikad baik mengirim Humas perusahaan, Minggu depan kita undang lagi, kita minta lengkap secara personil,” ucapnya dengan nada kesal.

Kekesalan juga disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Kampar, terutama Juswari Umar Said (Politisi Partai Demokrat) dan Maju Marpaung (Politisi PDIP).

“Saya merasa kecewa akan sikap pemangku kebijakan PT. Ciliandra Perkasa yang mengabaikan surat undangan resmi RDP ini,” kata Juswari.

“Tidak ada korporasi yang kebal hukum, kami yakin perusahaan akan pro prosedural,” ucap Maju Marpaung.

Sementara perwakilan PT. Ciliandra Perkasa, Thomas menyampaikan, bahwa dirinya baru diberi tugas pagi hari ini.

Disampaikan, bahwa surat DPRD Kampar baru sampai pada hari Jum’at, sementara hari Sabtu dan Minggu kantor tutup. “Hari ini, pimpinan ada agenda rapat di Jakarta, makanya saya ditugasi kesini,” ujarnya.

Terus terang, kata Thomas, saya tidak bisa memberikan keterangan yang diminta. Apalagi mengambil sebuah kebijakan. “Saya akan bicarakan hal ini dengan pimpinan,” ujarnya. (Syailan Yusuf)