Foto Bersama pertemuan Bupati Kampar, H. Catur Sugeng Susanto dengan Partai Koalisi Kampar Maju.

KAMPAR(auranews.co.id) – Koalisi Kampar Maju mengapresiasi Bupati Kampar, H Catur Sugeng Susanto dalam memimpin Kabupaten Kampar. Program-program yang dijalankan Catur dinilai sangat pro rakyat dan langsung menyentuh kepada rakyat kecil.

Koalisi pemenangan Azis-Catur tersebut sepenuhnya memberikan dukungan terhadap program bupati hingga akhir jabatan pada tahun 2022 mendatang.

“Kami (Partai Koalisi-red) ini partai pemenangan. Tidak mungkin kami tinggalkan Pak Bupati ditengah jalan,” kata Juru Bicara Koalisi Kampar Maju, Syamsul Muhkamar saat pertemuan partai Koalisi bersama Bupati Kampar di Balai Bupati Kampar, Sabtu (27/6/2020).

Selain itu, Koalisi menilai kepemimpinan Catur sukses sebab program yang dijalankan menyentuh langsung ke masyarakat.

“Hingga hari ini Koalisi tetap kompak. Koalisi tegas mendukung pemerintahan mas Catur. Tidak ada kami pecah seperti isu yang beredar,” katanya.

Terkait kekosongan kursi Wakil Bupati (Wabup), Syamsul menegaskan partai Koalisi terus bekerja, namun ada beberapa hal yang menjadi kendala hingga pencarian Wabup belum menemukan kata sepakat.

“Tidak ada yang tidak bekerja. Udah lebih 20 kali kami rapat. Kami sudah berupaya untuk memenuhi tuntutan undang-undang terkait wakil bupati. Makanya pada kesempatan ini koalisi berkoordinasi dengan bupati untuk menyampaikan progres kerja koalisi sampai hari ini,” jelas Syamsul.

Ia sedikit menceritakan kenapa sampai hari ini belum ada kata sepakat pada partai koalisi. Menurutnya, partai koalisi sekarang ini cukup besar yang terdiri dari Golkar, PPP, Gerindra, NasDem, PKS dan PKB, jadi butuh waktu yang panjang untuk menyamakan persepsi.

“Pak Azis meninggal Desember 2018 dan 2019 kita fokus di Pemilu. Seminggu setelah Pemilu kami berkumpul dan berkoordinasi dan bahkan sudah memberikan nama-nama yang akan di ajukan. Nama-nama itu sempat dibahas,” kata Syamsul.

Waktu itu, juga sempat masuk surat dari ketua DPRD semasa Ketua Ahmad Fikri yang meminta kepada partai koalisi untuk mengajukan dua nama kepada bupati. Tapi, rentan waktu oleh undang-undang itu hanya 15 hari.

“Kalau waktu 15 hari surat itu tidak dibalas maka kaduluarsa. Tidak cukup waktu pada saat itu,” terangnya.

Hingga sampai Agustus 2019 dilantik anggota DPRD yang baru dan Panitia Pemilihan (Panlih) wabup yang terbentuk otomatis bubar. Setelah itu DPRD yang baru membentuk pula urusan rumah tangga.

“Membentuk komisi, membentuk fraksi sebab Kalau fraksi tak terbentuk tak bisa dibentuk pansus. Ternyata butuh waktu 3 bulan dan Desember 2019 DPRD baru bisa bekerja. Namun, pada bulan Maret 2020 kita dilanda covid-19 dan kita fokus covid. Baru sekarang kita mulai lagi,” jelas Syamsul.

“Mudah-mudahan secepatnya koalisi ini bisa mencapai kata sepakat,” sambungnya.

Dalam pertemuan tersebut, hadir Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto, Ketua Golkar Kampar Ahmad Fikri, Ketua PPP Kampar Hendra Yani, Ketua Gerindra Kampar Feri Adiyanto, Ketua NasDem Kampar Syamsul Muhkamar, Ketua PKS Kampar Tamaruddin dan Ketua PKB Suharmi Hasan.

Menanggapi hal ini, Bupati Catur Sugeng berharap koalisi mengawal pemerintahan dan memberikan masukan pemikiran agar pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.

“Kedepan, saya berarap masukan dari partai koalisi. Jika ada masukan saran atau pemikiran langsung sampaikan sama saya agar Kabupaten Kampar yang kita cintai ini bisa lebih maju dan lebih baik,” ungkap Catur.

Mengenai kursi Wabup, Catur mengaku dirinya hanya menunggu dan sepenuhnya menyerahkan kepada partai koalisi.

“Bagi saya yang terpenting, wakil itu sejalan dan seirama terus bisa membantu pekerjaan Bupati dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan,” kata Datuok Rajo Bertuah ini.

Kemudian, ia juga menginginkan sosok wakil yang bisa mengakomodir, memfasilitasi dan menjembatani berbagai persoalan daerah terutama dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau kriteria saya nggak banyak-banyak, cukup itu saja,” tutupnya.

Sementara, Sekretaris Koalisi Kampar Maju, Hendra Yani menyampaikan komitmen koalisi untuk mendukung dan mengawal pemerintahan Azis-Catur.

“Semua yang ada dalam koalisi kami merasa bertanggungjawab dalam persoalan Wabup. User Wabup ini adalah Bupati, kita tidak ingin kawin paksa makanya butuh waktu untuk mencari wakil Bupati yang bisa membantu mas Catur dalam menjalankan roda pemerintahan,” kata Hendra.***