Oleh: David Davijul

Banyak kalangan di kabupaten Kampar saat ini meminta untuk ditingkatkan menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang esensinya pembatasan kegiatan: peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pada kenyataannya, pandemi ini tak hanya menyebabkan darurat kesehatan, tetapi juga darurat sosial dan ekonomi. Pembatasan sosial mengganggu rantai pasokan, dari produksi, distribusi, hingga penjualan.

Kebijakan pembatasan sosial juga membuat lesu aktivitas ekonomi dan perdagangan. Mereka yang menggantungkan penghasilannya pada interaksi dan keramaian, seperti pedagangan asongan, kaki lima, dan berdagang keliling, sangat terpukul.

Kita meminta dan menekankan dengan tegas kepada Bupati Kampar untuk mengkaji secara sistematis dan terorganisir penerapan PSBB di kabupaten kampar agar tepat dan betul-betul tidak merugikan rakyat jika itu di terapkan. Bupati Kampar harus merangkul seluruh tokoh-tokoh termasuk pimpinan masjid yang ada di kabupaten kampar untuk sama-sama menghadapi pandemi ini.

Di dalam penerapan PSBB bukan hanya menjaga jarak sosial tetapi juga memupuk kepedulian sosial antar sesama juga di sampaikan oleh Bupati Kampar kepada masyarakat dan diri pribadi pejabat OPD di se-lingkungan kabupaten kampar.

Jika bupati kampar kebingungan dalam pendataan masyarakat miskin yang terdampak wabah ini apabila di terapkan PSBB, gunakan saja data yang ada di statistik atau bisa juga mengumpulkan pengurus-pengurus masjid, karna data yang ada di pengurus masjid yang berhak mendapatkan bantuan sudah pasti tepat sasaran, agar tidak ada rakyat kabupaten kampar yang kelaparan.

Untuk saat ini kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, karena pandemi ini menjadi tanggung jawab kita bersama dalam memutus rantai penyebaran di kabupaten kampar.**