Oleh: David Davijul

Hampir dua dekade runtuhnya rezim otoritarian Soeharto nampak belum membawa kesejahteraan bagi rakyat, khususnya kelas buruh. Lepas dari kontrol represif kapitalis-birokrat, kroni Soeharto masuk dalam bulan-bulanan alam berbahaya neoliberalisme.

Dibawah neoliberalisme, negara menyediakan instrumen dalam bentuk kebijakan serta alat-alatnya untuk menjamin akumulasi kapital berjalan mulus. Sektor yang paling menjadi sorotan yaitu penyediaan iklim pasar tenaga kerja fleksibel.

Pasar kerja fleksibel mensyaratkan interaksi bebas antar pengguna tenaga kerja dengan tenaga kerja, dianggap mampu menciptakan iklim produksi yang efisien. Pengguna tenaga kerja bebas mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan rasional pengguna, sedangkan pekerja bebas menentukan pilihan pengguna tenaga kerja sesuai dengan pilihan rasional pekerja.

Pemerintah menyediakan instrumen dalam bentuk kebijakan sistem kerja yang temporer, tercantum dalam UU 13 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu sistem kerja kontrak, alihdaya (outsourcing), harian lepas, borongan, rumahan, serta sistem kerja magang.

Di tambah lagi hari ini, kelas pekerja di jebak oleh kaum komprador lewat undang-undang untuk melancarkan kebutuhan para kapitalis. Hari ini kita kelas pekerja harus berfokus pada membongkar ilusi dibalik kebijakan pemerintah (omnibuslaw).

Singkatnya, pemerintah dengan sengaja menyediakan kebijakan yang memberikan buruh murah pada pemilik modal. Dalam neoliberalisme negara harus campur tangan dalam menciptakan iklim yang ramah pada akumulasi kapital.

buruh kembali disuguhi proyek neoliberal (omnibuslaw). Selain itu aparat beserta alat-alat pemilik modal semakin represif terhadap gerakan buruh. Sudah saatnya buruh bersatu melawan segala bentuk penghisapan.**